Asisten JDIH

Tanya tentang peraturan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Logo Kabupaten HSU
Bagian Hukum Setda HSU Gelar Rapat Pemantapan Konsepsi atas Lima Rancangan Peraturan Bupati

Amuntai, 8 Oktober 2026 — Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan Rapat Pemantapan Konsepsi atas Lima Rancangan Peraturan Bupati pada Kamis (8/10/2026), pukul 09.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat Setda 2 Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rapat ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan rancangan produk hukum daerah agar tersusun secara cermat, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantapan konsepsi juga menjadi tahapan penting untuk memastikan substansi pengaturan telah dirumuskan secara jelas, selaras, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun lima Rancangan Peraturan Bupati yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi:

  1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
  2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengembangan Kompetensi Sumber Daya ASN Terintegrasi;
  3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan bagi ASN Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  4. Rancangan Peraturan Bupati tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah; dan
  5. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT).

Pembahasan difokuskan pada pemantapan substansi dan rumusan norma dalam setiap rancangan peraturan, sehingga materi yang diatur dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di berbagai bidang.

Kelima rancangan tersebut mencakup isu strategis, mulai dari penanggulangan kemiskinan, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi, penguatan fungsi perpustakaan berbasis inklusi sosial, hingga pengaturan penghasilan dan tunjangan bagi pemerintah desa serta insentif bagi Ketua RT.

Melalui rapat pemantapan konsepsi ini, Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara terus mendorong terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas, tertib, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penyusunan regulasi yang baik diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan peningkatan pelayanan publik.

Kegiatan ini sekaligus merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui pembentukan produk hukum daerah yang terencana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.