Hulu Sungai Utara – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2026 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung. Peraturan tersebut ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2026.
Peraturan Bupati ini menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang anggarannya bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan/atau lain-lain pendapatan BLUD RSUD Pambalah Batung yang sah. Pengaturan ini sekaligus memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Pambalah Batung.
Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang/jasa berpedoman pada sejumlah prinsip, yaitu efisien, efektif, transparan, bersaing, adil dan tidak diskriminatif, akuntabel, serta ekonomis. Adapun jenis pengadaan yang diatur meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya, yang dapat dilaksanakan melalui swakelola dan/atau penyedia.
Peraturan ini juga mengatur metode pemilihan penyedia, antara lain melalui e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender, dan seleksi sesuai dengan jenis pengadaannya.
Selain mengatur pelaksanaan pengadaan, Peraturan Bupati ini memuat ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan. Direktur BLUD melaksanakan pembinaan melalui bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan kompetensi. Sementara itu, Satuan Pengawas Internal melaksanakan pengawasan yang dapat dilakukan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan Whistleblowing System.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, diharapkan terselenggara pengadaan barang/jasa yang mendukung ketersediaan barang/jasa bermutu serta kelancaran pelayanan BLUD RSUD Pambalah Batung, sekaligus mendorong keterlibatan usaha mikro, kecil, koperasi, pelaku usaha nasional, dan pelaksanaan Pengadaan Berkelanjutan.
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2026 juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2022.
