Amuntai – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah.
Peraturan yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2026 ini memuat sejumlah penyempurnaan ketentuan, meliputi:
Pengaturan pengadaan barang/jasa secara terintegrasi beserta kriteria pelaksanaannya.
Penambahan ketentuan sanksi bagi peserta pemilihan dan penyedia.
Penguatan pengawasan intern melalui Satuan Pengawas Intern BUMD.
Pengaturan pembinaan pelaku usaha melalui peningkatan kapasitas, kemudahan akses informasi, dan penilaian kinerja penyedia.
Dengan adanya perubahan ini, diharapkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada BUMD dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
